Dokumen Wajib

URL: /aisakip/wajib Posisi pipeline: referensi master untuk Layer 0 (Pemeriksaan Kelengkapan). Bukan tahap pelaksanaan — ini sumber kebenaran tentang dokumen apa saja yang harus dimiliki tiap scope.

Sumber: Surat KemenPANRB B/103/AA.99/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Piloting Evaluasi SAKIP Berbasis AI Tahun 2025 (untuk Pemda). Level Pusat (K/L) belum punya surat resmi terpisah — daftar K/L disusun analog dari pola Pemda.

Untuk Siapa Halaman Ini

• Operator/admin instansi yang ingin tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan.
• Asesor yang ingin verifikasi: dokumen wajib mana yang relevan untuk evaluasi yang sedang dilakukan.

Apa Fungsi Halaman Ini

Menampilkan daftar lengkap dokumen wajib SAKIP beserta:

• Untuk scope mana berlaku (Induk Pemda / Unit OPD / Induk K/L / Unit Ditjen).
• Periode dokumen yang dituntut (tahun mana, status mana).
• Kode formal yang dipakai sistem audit kelengkapan.

Halaman ini read-only — daftar disusun mengikuti regulasi resmi, tidak diubah operator/asesor instansi.

Ketentuan Teknis Umum

A. Level Pemda — 11 Dokumen Induk

Berlaku untuk Pemprov, Pemkab, Pemkot. Diunggah sekali per Pemda.

Catatan #11 (SOTK): tidak disebut di Surat B/103 — ini tambahan internal SAKIPAI sebagai master data untuk auto-generate registry OPD (daftar OPD + singkatan) di suatu Pemda. Bisa berupa Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.

Catatan: RPD sebagai Pengganti RPJMD

Untuk daerah yang periode kepala daerahnya berakhir sebelum RPJMD baru ditetapkan, dokumen pengganti RPJMD disebut RPD (Rencana Pembangunan Daerah) — umumnya berlaku 2-3 tahun. Dasar hukum: PermenDagri 90/2019.

Contoh: Kota Palembang punya "RPD 2024–2026" (transisi) dan "RPJMD 2025–2029 Final" — dua dokumen berbeda, keduanya valid.

Perlakuan: RPD 2024 setara dengan PEMDA_RPJMD_2024_FORMAL dalam checklist. Tapi nama file pakai rpd (bukan rpjmd) supaya traceable.

B. Level Pemda — Perangkat Daerah (OPD): 15 Dokumen per Unit

Berlaku untuk setiap OPD/Perangkat Daerah yang mengampu salah satu urusan piloting.

11 Urusan Piloting

1. Perencanaan
2. Sosial
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Penanaman Modal
6. Pertanian
7. Perikanan
8. Usaha Mikro
9. Perindustrian
10. Ketenagakerjaan
11. Koperasi

Daftar Dokumen per OPD

Total per Pemda: 11 induk + 15 × 11 urusan = hingga 176 dokumen wajib (jika tiap urusan dipegang OPD terpisah). Bila ada OPD yang mengampu beberapa urusan ("OPD campur"), dokumen cukup diunggah sekali dengan tag urusan ganda.

C. Level Pusat (K/L) — 9 Dokumen Induk (draft internal)

Status: draft — belum ada surat resmi KemenPANRB untuk level Pusat. Daftar disusun analog dari pola Pemda.

Catatan: SOTK K/L mengacu pada Permen SOTK kementerian masing-masing — contoh: Permendagri 9/2025 untuk Kemendagri, Permen PANRB untuk KemenPANRB, dst.

D. Level Pusat — Unit Kerja (Ditjen / Direktorat / Biro / Setjen / Itjen / Badan)

Checklist 15 dokumen per unit K/L identik dengan checklist OPD Pemda (lihat bagian B). Hanya induk-nya yang berbeda (K/L vs Pemda).

Jenis unit K/L yang dikenali sistem:

• ditjen — Direktorat Jenderal
• direktorat — Direktorat
• biro — Biro
• setjen — Sekretariat Jenderal
• itjen — Inspektorat Jenderal
• badan — Badan
• pusat_unit — Pusat/unit khusus lainnya

Arti Status Dokumen

Catatan untuk Instansi

1. Tanggung jawab mengunggah dokumen ada pada instansi yang dievaluasi, bukan asesor.
2. Saat unggah, operator instansi wajib lengkapi metadata: jenis, tahun, status.
3. Jika satu OPD mengampu beberapa urusan ("OPD campur"), dokumen cukup diunggah sekali dengan tag urusan ganda.
4. Dokumen yang tidak disebut di Surat B/103 tetapi dibutuhkan kriteria LKE (mis. IKU, SKP, Matriks Peran Hasil) tidak masuk checklist kelengkapan, namun tetap dapat menjadi bukti pendukung kriteria LKE.

Sumber Resmi

• Surat KemenPANRB B/103/AA.99/2025 tanggal 4 September 2025 — daftar Pemda
• Penandatangan surat: Erwan Agus Purwanto (Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan)